• HPI

    Apa yang dimaksud dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?

    Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah “Hukum Perang” (Law of War) dan “Hukum Konflik Bersenjata” (Law of Armed Conflict).

    Dari mana asalnya Hukum Perikemanusiaan Internasional?

    Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.

    Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangannya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional. Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

    Dimana Hukum Perikemanusiaan Internasional dapat ditemukan?

    Sebagian besar dari hukum perikemanusiaan internasional ditemukan dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Hampir setiap negara di dunia telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Konvensi itu. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lanjutan yaitu Protokol-protokol Tambahan tahun 1977.

    Ada juga beberapa perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata-senjata tertentu dan taktik militer. Perjanjian ini termasuk Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980 dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993. Konvensi Den Haag tahun 1954 mengatur perlindungan bangunan dan benda sejarah selama pertikaian bersenjata.

    Banyak aturan hukum perikemanusiaan internasional yang sekarang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional yang berarti telah menjadi aturan umum yang diterapkan di semua negara.

    Apa cakupan Hukum Perikemanusiaan Internasional?

    Ada dua bahasan yang menjadi cakupan hukum perikemanusiaan internasional, yaitu:

    1. Perlindungan atas mereka yang tidak dan tidak lagi mengambil bagian dan suatu pertikaian.
    2. Batasan-batasan atas sarana peperangan, khususnya persenjataan dan metode atau cara-cara peperangan seperti taktik-taktik militer.

    Apa yang dimaksud dengan Perlindungan?

    Hukum perikemanusiaan internasional melindungi mereka yang tidak ambil bagian atau tidak terlibat dalam pertikaian yaitu seperti warga sipil serta petugas medis dan rohani. Hukum perikemanusiaan juga melindungi mereka yang tidak lagi ambil bagian dalam pertikaian seperti mereka yang telah terluka atau korban kapal karam, mereka yang sakit atau yang telah dijadikan tawanan.

    Orang yang dilindungi tidak boleh diserang. Mereka harus bebas dari penyiksaan fisik dan perlakuan yang merendahkan martabat. Korban yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Aturan-aturan yang terinci, termasuk penyediaan makanan serta tempat berteduh yang layak dan jaminan hukum, berlaku bagi mereka yang telah dijadikan tawanan atau mengalami penahanan.

    Tempat-tempat dan objek-objek tertentu seperti rumah sakit dan ambulans, juga dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. HPI menetapkan sejumlah lambang-lambang yang dapat dikenali dengan jelas dan sinyal-sinyal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dan tempat-tempat yang dilindungi. Lambang-lambang ini termasuk palang merah dan bulan sabit merah.

    Persenjataan dan taktik-taktik apa saja yang dibatasi?

    Hukum perikemanusiaan internasional melarang segala sarana dan cara-cara peperangan yang:

    • gagal membedakan antara mereka yang terlibat dalam pertikaian dan mereka seperti warga sipil, yang tidak terlibat dalam pertikaian;
    • menyebabkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak semestinya;
    • menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan atau sangat parah.

    Hukum perikemanusiaan internasional juga telah melarang penggunaan berbagai jenis persenjataan tertentu termasuk peluru ledak, senjata kimia dan biologi serta senjata “laser-blinding weapon.”

    Kapan Hukum Perikemanusiaan Internasional Berlaku?

    Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat terjadi pertikaian bersenjata. Hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada kekacauan dalam negeri seperti tindakan-tindakan kekerasan yang terisolasi. Hukum perikemanusiaan internasional juga tidak mengatur apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan (militernya) karena hal ini diatur oleh aturan berbeda (namun sama pentingnya) yaitu hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB. Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai pertikaian.

    Hukum perikemanusiaan internasional membedakan antara pertikaian bersenjata internasional dan pertikaian bersenjata internal (dalam negeri). Pertikaian bersenjata internasional adalah pertikaian yang sedikitnya melibatkan dua negara. Pertikaian seperti itu tunduk pada aturan yang lebih luas termasuk diatur dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan pertama. Aturan yang lebih terbatas berlaku bagi pertikaian bersenjata internal-khususnya yang ditetapkan dalam Pasal 3 dari setiap ke-empat Konvensi Jenewa dan Prokokol Tambahan kedua. Namun di dalam pertikaian bersenjata internal, seperti halnya dalam pertikaian bersenjata internasional, semua pihak harus mematuhi hukum perikemanusiaan internasional.

    Adalah penting untuk membedakan antara hukum perikemanusiaan internasional dengan hukum hak asasi manusia. Meski beberapa aturan dari keduanya ada yang sama, kedua hukum ini telah berkembang secara terpisah dan terdapat dalam perjanjian yang berbeda. Secara khusus hukum hak asasi manusia, tidak seperti hukum perikemanusiaan internasional, berlaku pada masa damai dan banyak aturannya mungkin ditangguhkan selama suatu pertikaian bersenjata berlangsung.

    Apakah Hukum Perikemanusiaan Internasional benar-benar berjalan?

    Tragisnya contoh-contoh pelanggaran hukum perikemanusiaan internasional tak terhitung telah terjadi dalam pertikaian bersenjata di seluruh dunia. Bahkan korban yang meningkat dalam peperangan adalah warga sipil. Namun, terdapat hal-hal penting dimana hukum perikemanusiaan internasional telah membuat suatu perbedaan dalam melindungi warga sipil, tawanan, korban luka dan sakit serta dalam membatasi penggunaan senjata yang semena-mena. Bahwa hukum itu berlaku selama masa-masa traumatik, penerapan hukum perikemanusiaan internasional akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan berat, penerapan efektif dari hukum itu selamanya akan tetap mendesak.

    Sejumlah tindakan telah diambil untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum perikemanusiaan internasional. Negara-negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan tentang hukum perikemanusiaan internasional kepada angkatan bersenjata dan masyarakat umum negaranya. Mereka harus mencegah dan jika perlu menghukum semua pelanggaran hukum perikemanusiaan internasional. Utamanya mereka harus memberlakukan hukum untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran paling serius Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan yang dianggap sebagai kejahatan perang. Beberapa tindakan juga telah dilakukan pada level internasional. Pengadilan-pengadilan ad hoc telah dibentuk untuk menghukum tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dua pertikaian yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Dewasa ini pengadilan permanen internasional yang akan dapat menghukum kejahatan perang sudah disepakati untuk didirikan. Dasar hukumnya adalah Statuta Roma 1998 tentang pendirian Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). Pengadilan yang akan berkedudukan di Den Haag Belanda itu terbentuk bila Statuta tersebut sudah diratifikasi 60 negara, sementara saat ini baru 4 negara yang meratifikasinya.

    Apakah melalui pemerintah, melalui organisasi-organisasi atau sebagai perorangan, kita dapat memberikan suatu sumbangan penting bagi penerapan hukum perikemanusiaan internasional. (Sumber: “What is International Humanitarian Law” – ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law – http://www.icrc.org/ )

    Sumber : www.palangmerah.org



  • Featured ImageGEMPA NEPAL

    Sebagaimana telah diketahui, bahwa bencana Gempa Bumi yang terjadi di Nepal. merusak infrastuktur serta korban jiwa hingga mencapai 7000 jiwa dan terus bertambah, sehingga memerlukan bantuan serta partisipasi untuk mengurangi beban penderitaan yang dialami para korban.
    PMI turut serta dalam upaya tersebut dengan menggalang dana kemanusiaan untuk Nepal. Guna membantu penyebaran informasi ini, kami meminta bantuan dan dukungan semua pihak untuk turut mensosialisasikan rekening resmi penggalangan donasi seperti tertampir dalam poster di atas.

    spanduk donasi gempa nepal

     



  • Featured ImageHari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

    “Komitmen kami untuk berbagi

    dan melayani sesama manusia
    yang paling membutuhkan,

    sekarang dan di masa datang”

    Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia

    8 Mei 2015

    Setiap tahun Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memperingati Hari Palang Merah Sedunia pada tanggal 8 Mei. Tepat di tanggal yang sama, Gerakan juga merayakan lahirnya Prinsip Dasar Gerakan yang tahun ini tepat berusia 50 tahun.

     

    Peringatan ke-50 tahun lahirnya Prinsip Dasar Gerakan menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan kembali penerapan Prinsip Dasar Gerakan. Dengan mengangkat tema “Our Principles in Action”, peringatan ini bermaksud mengangkat kembali pentingnya 7 Prinsip Dasar Gerakan dan penerapannya dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

     

    Sambutan Plh. Ketua Umum PMI

    Pada Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia

    8 Mei 2015

     

    Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Mei, merupakan perayaan tahunan bagi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kini sudah 152 tahun lamanya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Gerakan) menjalankan tugas kemanusiaan. Di usia yang semakin matang, aksi kemanusiaan yang dilakukan sudah tidak dapat dihitung lagi. Pelayanannya juga telah dirasakan insan manusia sedunia. Tidak hanya bagi kalangan internal Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, tetapi juga telah menyentuh masyarakat luas.

     

    Kegiatan kemanusiaan ini semakin berkembang dan kian kompleks. Dalam menjalankan kegiatan, Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah selalu menjadi panduan tindakan, agar senantiasa dalam melayani masyarakat tidak memandang ras, keyakinan dan warna kulit. Palang Merah Indonesia (PMI) selalu berpegang teguh pada ketujuh prinsip dasar Gerakan tersebut.

     

    Kemanusiaan adalah ekspresi motivasi kita. Kesamaan mengarahkan cara kita melayani masyarakat yang sangat membutuhkan, sembari menjaga Kenetralan dan Kemandirian setiap waktu. Gerakan di bentuk atas dasar Kesukarelaan. Kesatuan dan Kesemestaan menjadi jangkar aksi lokal kita dalam solidaritas global. Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

     

    Selain itu, tepat di tanggal yang sama juga dirayakan lahirnya Prinsip Dasar Gerakan yang tahun ini tepat berusia 50 tahun. Peringatan ke -50 tahun lahirnya Prinsip Dasar Gerakan menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan kembali penerapan Prinsip Dasar Gerakan, baik pada saat kita bertugas maupun dalam keseharian kita sehari-hari. Dengan tema “Our Principles in Action atau Prinsip Kita dalam Tindakan”, mari kita selalu terapkan prinsip ini dengan sebaik-baiknya.

    Pengurus Pusat PMI

    Plh. Ketua Umum

                                                                                                                             

    Ginandjar Kartasasmita

     

    Sebagai perhimpunan nasional di Indonesia adalah tepat bagi kita untuk dapat ikut memeriahkan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis edukasi mengenai 7 Prinsip Dasar Gerakan kepada masyarakat. Termasuk menyebarluaskan berbagai kegiatan yang menjadi penerapan dari prinsip dasar ini agar dapat dicontoh di tengah masyarakat.

    Peringatan perlu melibatkan seluruh komponen organisasi, yaitu Pengurus, Staf, dan Sukarelawan, agar terjalin kerjasama yang semakin kompak di lingkungan internal PMl. Partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan peringatan ini juga tidak kalah penting, mengingat sudah waktunya kegiatan kemanusiaan menjadi sebuah aksi bersama antara PMI dan komponen masyarakat (red/1rn/2015)



  • Jadwal Kegiatan Donor Darah

     Jadwal Kegiatan Donor Darah

    1. Kegiatan Setiap hari

    a. Kantor UTD PMI Kota Malang

    Jl. Buring No.10 Malang Telp. 0341 324 018, 5464 800

    Pukul 07.30 – 19.30 WIB

    b. Gerai Donor Darah

    Mall Olimpic Garden (MOG) lantai 3 Malang

    Pukul 12.00 – 20.00 WIB

    2. Kegiatan Mobil Unit

    Tanggal                Pukul          Tempat

     

    26 May 2015         07:30          Mapawika Widya Karya – Jl. Bondowoso No 2

    27 May 2015         07:30          Sampoerna – Industri Barat 2 Malang

    27 May 2015         07:30          Himalogista – Jl. Veteran – Malang

    28 May 2015         07.30          Akper Panti Waloyo (RKZ) – Jl. Yulius Usman 62

    28 May 2015          09.30         INDOMARCO – Jl. Majen Sungkono

    29 May 2015          12.00         KKN UMM Ngantang – Selorejo Ngantang

    30 May 2015          12.00         Blue Arsy Gondanglegi

    30 May 2015          08.00         LDII Kota Malang – Jl. Jombang III/22

    31 May 2015          07.30         FAK. MIPA UNIBRAW

    31 May 2015          09.30         GKJW Tulungrejo Batu

    31 May 2015          12.00         HOPE INDONESIA YAYASAN – Jl. Pasar besar Lt.3

     



  • STOK DARAH

    Tanggal 26 Mei 2015

    Produk Nama Komponen Darah A Positif B Positif AB Positif O Positif A Negatif B Negatif AB Negatif O Negatif
    WB WB : Whole Blood 322 365 124 568 0 0 0 0
    PRC PRC : Packed Red Cell 320 381 105 653 0 0 0 0
    TC TC : Trombocyte Concentrate 23 10 9 12 0 0 0 0
    FFP FFP : Fresh Frozen Plasma 39 40 40 60 0 1 0 0
    AHF AHF : Cryoprecipitated AHF 12 15 10 23 0 0 0 0
    LP LP : Liquid Plasma 0 0 0 0 0 0 0 0
    WE WE : Wash Erythrocyte 0 0 0 0 0 0 0 0
    FP FP : Fresh Plasma 0 0 0 0 0 0 0 0
    TC Aferesis TC AFERESIS 0 0 0 0 0 0 0 0
    PRP PRP : Packed Red Plasma 0 0 0 0 0 0 0 0
    BC BC : Bufficoat 0 0 0 0 0 0 0 0


  • DONOR DARAH

    DONOR DARAH

    Merupakan Individu atau orang yang menyumbangkan darahnya, dengan tujuan untuk membantu yang lain khususnya yang pada kondisi memerlukan suplai darah dari luar, karena sampai saat ini darah belum bisa di sintesa sehingga ketika diperlukan harus diambil seseorang/individu.

    Syarat-syarat Teknis Menjadi Donor Darah :

    1. Umur 17 – 60 tahun
      ( Pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas pertimbangan dokter )
    2. Berat badan minimum 50 kg
    3. Temperatur tubuh : 36,6 – 37,5o C (oral)
    4. Tekanan darah baik ,yaitu:
      Sistole = 110 – 160 mm Hg
      Diastole = 70 – 100 mm Hg
    5. Denyut nadi; Teratur 50 – 100 kali/ menit
    6. Hemoglobin
      Kadar Hemoglobin minimal 12,5 g/dl maksimal 17,0 g/dl
    7. Jumlah penyumbangan pertahun paling banyak 5 kali, dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum donor.

    Seseorang tidak boleh menjadi donor darah pada keadaan:

    1. Pernah menderita hepatitis B.
    2. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis.
    3. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah transfusi.
    4. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah tattoo/tindik telinga.
    5. Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi.
    6. Dalam jangka wktu 6 bulan sesudah operasi kecil.
    7. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar.
    8. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, cholera, tetanus dipteria atau profilaksis.
    9. Dalam jangka waktu 2 minggu sesudah vaksinasi virus hidup parotitis epidemica, measles, tetanus toxin.
    10. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi rabies therapeutic.
    11. Dalam jangka waktu 1 minggu sesudah gejala alergi menghilang.
    12. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah transpalantasi kulit.
    13. Sedang hamil dan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah persalinan.
    14. Sedang menyusui.
    15. Ketergantungan obat.
    16. Alkoholisme akut dan kronik.
    17. Sifilis.
    18. Menderita tuberkulosa secara klinis.
    19. Menderita epilepsi dan sering kejang.
    20. Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh balik) yang akan ditusuk.
    21. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya, defisiensi G6PD, thalasemia, polibetemiavera.
    22. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi untuk mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakai jarum suntik tidak steril).
    23. Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan pada saat donor darah.

    Manfaat Donor Darah

    1. Dapat memeriksakan kesehatan secara berkala 3 bulan sekali seperti tensi, Lab Uji Saring (HIV, Hepatitis B, C, Sifilis dan Malaria).
    2. Mendapatkan piagam penghargaan sesuai dengan jumlah menyumbang darahnya antara lain 10, 25, 50, 75, 100 kali.
    3. Donor darah 100 kali mendapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah.
    4. Merupakan bagian dari ibadah.

              Sumber : www.palangmerah.org



  • TENTANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

    TENTANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

    Palang Merah Indonesia adalah organisasi yang netral dan independent, yang melakukan kegiatannya demi kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.

    Palang Merah Indonesia tidak melibatkan diri/berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Dalam pelaksanaannya tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya.

    SEJARAH PMI

    Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

    Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

    Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).

    Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

    Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia.

    PERAN DAN TUGAS PMI

    Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

    Tugas Pokok PMI :

    • Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
    • Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan
    • Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
    • Pelayanan transfusi darah ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)

    Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

    Sejarah Gerakan ORGANISASI PALANG MERAH

    A. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

    SEJARAH LAHIRNYA GERAKAN

    Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Perancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warganegara Swiss, Henry Dunant , berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat, segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka.

    Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut kedalam sebuah buku berjudul “Kenangan dari Solferino”, yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan;

    • Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional , yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang.
    • Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.

    Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk “Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera”, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC).

    Dalam perkembangannya kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

    Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakarsa pemerintah federal Swiss diadakan Konferensi Internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya “Konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang”. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah . Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang.

    PALANG MERAH INTERNASIONAL

    1. Komite Internasional Palang Merah / International Committee of the Red Cross (ICRC), yang dibentuk pada tahun 1863 dan bermarkas besar di Swiss. ICRC merupakan lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri, dan sebagai penengah yang netral. ICRC berdasarkan prakarsanya atau konvensi-konvensi Jenewa 1949 berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Selain memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban perang, ICRC juga bertugas untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Perikemanusiaan internasional.
    2. Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, yang didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia, yang kini berjumlah 176 Perhimpunan Nasional, termasuk Palang Merah Indonesia. Kegiatan perhimpunan nasional beragam seperti bantuan darurat pada bencana, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K dan pelayanan transfusi darah. Persyaratan pendirian suatu perhimpunan nasional diantaranya adalah :
      • mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa
      • menjalankan Prinsip Dasar Gerakan Bila demikian ICRC akan memberi pengakuan keberadaan perhimpunan tersebut sebelum menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
    3. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah / International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC), Pendirian Federasi diprakarsai oleh Henry Davidson warganegara Amerika yang disahkan pada suatu Konferensi Internasional Kesehatan pada tahun 1919 untuk mengkoordinir bantuan kemanusiaan, khususnya saat itu untuk menolong korban dampak paska perang dunia I dalam bidang kesehatan dan sosial. Federasi bermarkas besar di Swiss dan menjalankan tugas koordinasi anggota Perhimpunan Nasional dalam program bantuan kemanusiaan pada masa damai, dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan organisasi palang merah nasional.

    Sumber : www.palangmerah.org